Menteri Keuangan Hong Kong dalam "Rancangan Anggaran Keuangan" terbaru mengusulkan untuk lebih meningkatkan sistem AML dan pendanaan terorisme di Hong Kong. Langkah ini termasuk mempertimbangkan untuk memasukkan penyedia layanan aset virtual serta industri perhiasan, batu giok, dan logam mulia ke dalam lingkup regulasi. Pemerintah berencana untuk melakukan konsultasi publik mengenai proposal konkret ini dalam tahun ini.
Menteri Keuangan menyatakan bahwa Tim Tindakan Keuangan Internasional (FATF) telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem AML dan pendanaan terorisme di Hong Kong tahun lalu. Hong Kong menjadi daerah anggota pertama di kawasan Asia-Pasifik yang berhasil melewati audit organisasi tersebut, dan pemerintah akan merujuk pada saran dalam laporan evaluasi untuk melakukan perbaikan lebih lanjut.
Selain itu, Sekretaris Keuangan juga menekankan bahwa Hong Kong akan terus melaksanakan standar regulasi perbankan internasional terbaru sesuai dengan ketentuan Komite Pengawas Perbankan Basel, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Hong Kong.
Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah Hong Kong untuk memperkuat regulasi keuangan, meningkatkan transparansi, dan sejalan dengan standar internasional. Dengan memperluas cakupan regulasi dan mengadopsi praktik terbaik internasional, Hong Kong bertujuan untuk memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan global, sambil secara efektif menghadapi risiko keuangan seperti Pencucian Uang dan pendanaan teroris.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Hong Kong berencana untuk memasukkan layanan aset virtual ke dalam pengawasan AML, dan akan memulai konsultasi publik dalam tahun ini.
Menteri Keuangan Hong Kong dalam "Rancangan Anggaran Keuangan" terbaru mengusulkan untuk lebih meningkatkan sistem AML dan pendanaan terorisme di Hong Kong. Langkah ini termasuk mempertimbangkan untuk memasukkan penyedia layanan aset virtual serta industri perhiasan, batu giok, dan logam mulia ke dalam lingkup regulasi. Pemerintah berencana untuk melakukan konsultasi publik mengenai proposal konkret ini dalam tahun ini.
Menteri Keuangan menyatakan bahwa Tim Tindakan Keuangan Internasional (FATF) telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem AML dan pendanaan terorisme di Hong Kong tahun lalu. Hong Kong menjadi daerah anggota pertama di kawasan Asia-Pasifik yang berhasil melewati audit organisasi tersebut, dan pemerintah akan merujuk pada saran dalam laporan evaluasi untuk melakukan perbaikan lebih lanjut.
Selain itu, Sekretaris Keuangan juga menekankan bahwa Hong Kong akan terus melaksanakan standar regulasi perbankan internasional terbaru sesuai dengan ketentuan Komite Pengawas Perbankan Basel, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Hong Kong.
Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah Hong Kong untuk memperkuat regulasi keuangan, meningkatkan transparansi, dan sejalan dengan standar internasional. Dengan memperluas cakupan regulasi dan mengadopsi praktik terbaik internasional, Hong Kong bertujuan untuk memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan global, sambil secara efektif menghadapi risiko keuangan seperti Pencucian Uang dan pendanaan teroris.